Kapan Pekanbaru Menjadi‘Green City’?


Ir. Rony Ardiansyah, MT, IPU

Pengamat Perkotaan/ Dosen Teknik Sipil UIR

                Selama ini sudah seringkali digaungkan konsep pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development) yang berpijak dari 3 pilar keseimbangan utama; Sosial – ekonomi – lingkungan. Salah satu penjabaran dan konsep sustainable development ini adalah konsep Green City Planning.

            Green city planning sering diartikan secara harfiah sebagai perencanaan kota hijau dan diidentikan dengan ruang terbuka hijau (RTH). Satu hal yang harus dipahami, dalam penerapan koncep Green city planning RTH hanya salah satu dari sekian banyak elemen yang harus dipenuhi.

            Phrasa “green city” sendiri dapat diartikan sebagai kota yang layak huni (livable city). Liveable city merupakan sebuah istilah yang menggambarkan sebuah lingkungan dan suasana kota yang nyaman sebagai tempat tinggal dan sebagai tempat untuk beraktivitas yang dilihat dari berbagai aspek baik aspek fisik (fasilitas perkotaan, prasarana, tata ruang, dll) maupun aspek non-fisik (hubungan sosial, aktivitas ekonomi, dan lain-lain).

            Apakah Pekanbaru sudah dapat dikategorikan sebagai kota layak huni? Kriteria kota layak huni adalah kota yang memiliki ketersediaan kebutuhan dasar masyarakat (bangunan layak huni, dan layak pakai, ketersediaan air bersih, listrik, dan lainnya), fasilitas publik (taman, trotoar, rumah ibadah, dan lainnya), fasilitas pendukung sektor ekonomi, sosial, politik, dan budaya, ruang dan tempat berinteraksi dan berkembang, dan kenyamanan, keamanan, keindahan fisik, serta kemajunan pembangunan serta teknologi yang ramah lingkungan.

            Perwujudan Green city planning ini bukanlah hal yang mudah (menurut; tren Konstruksi, edisi Januari-Februari 2011, halaman 38-39), dibutuhkan strategi yang cerdas, bijak dan inovatif. Demi memuluskan langkah Pekanbaru menuju kota hijau berkelanjutan, perlu ada usaha dengan menekankan pada berikut ini.

Pertama, Pemecahan masalah urbanisasi dan kemiskinan dengan terfokus pada pengembangan area perdesaan. Kedua, pengembangan perkotaan diwajibkan untuk menyediakan ruang terbuka hijau sebagai elemen kunci pada pembangunan infrastruktur hijau, dengan proporsi minimal 30% dari seluruh ruang kota (20% merupakan RTH Publik dan 10% RTH privat). Ketiga, peningkatan kepedulian masyarakat terhadap kerentanan wilayah akan perubahan iklim dan bencana.

Green city planning dapat diartikan sebagai upaya perencanaan dan perancangan kota demi memenuhi kebutuhan dan memberikan solusi terhadap masalah kota dengan memperhatikan aspek adaptasi terhadap bencana dan mitigasi terhadap permasalahan lingkungan, yang meliputi aspek antara lain; lingkungan hidup, teknologi, ekonomi, sosial budaya, dan good govermance. Semoga terwujud!***

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s