Menyoal ”KKN Bidang PBJ”


Ir. Rony Ardiansyah, MT, IP-U.

Praktisi HAKI/Dosen Pasca Sarjana Teknik Sipil UIR

Dalam upaya penanggulangan Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN) selain upaya pengawasan yang melibatkan semua stakeholders perlu juga diidentifikasi sebab-sebab KKN. Hampir semua unsur masyarakat memberi kontribusi pada maraknya praktek KKN : pejabat tinggi, pemimpin parpol, eksekutif perusahaan swasta, anggota legislative, pejabat BUMN, para manajer hingga masyarakat luas. Secara umum disebabkan : Aspek individu pelaku korupsi; aspek organisasi; aspek masyarakat; aspek peraturan perundang-undangan.

Kolusi, Korupsi dan Nepotisme pada praktek pengadaan barang/jasa (PBJ) dewasa ini dalam situasi antara ada dan tiada. Keberadaannya dapat dirasakan oleh para pihak yang terlibat dalam PBJ, tetapi pengungkapannya sulit diungkapkan untuk diupayakan penyelesaiannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kesulitan pengungkapan menunjukkan ketakterjamahan para pelaku KKN pada PBJ, yang didukung oleh motivasi untuk melanggengkan hubungan timbal balik antara para pihak dalam PBJ.

Kendala inilah yang mengakibatkan KKN pada PBJ zaman edan ini sulit pengungkapannya. Karena masing-masing pihak mempunyai kepentingan untuk menarik manfaat ekonomi dan/atau finansial dari praktek KKN. Pelanggengan KKN terus berlanjut dan melahirkan ketergantungan para pihak untuk menarik keuntungan dari praktek KKN meskipun hal tersebut nyata-nyata merupakan pelanggaran hukum. Bahkan para pihak nekad atau secara terbuka untuk melanggar prosedur PBJ yang diatur dalam Keppres No. 80 Tahun 2003.

 

Keppres No. 80 Tahun 2003 dijadikan ‘macan kertas’ yang keberadaannya memungkinkan penerapan double standard. Artinya apabila ketentuan tersebut menguntungkan kepentingan para pihak maka ketentuan tersebut akan digunakan dan dipertahankan. Tetapi sebaliknya apabila ketentuan tersebut ternyata menghambat pencapaian maksud-maksud tertentu dari para pihak maka akan ditiadakan atau disimpangi pelaksanaannya. Ketidakkonsistenan penerapan hukum menjadi sebuah patologi dalam praktek PBJ yang kita kenal.

Pengadaan barang/jasa (PBJ) kini pun sudah menjadi penyakit yang menular bagi semua pihak yang terlibat PBJ. Pernyataan ini sangat tendensius dan debatable, tetapi praktek PBJ yang diamati bahwa para pihak seperti pengguna barang/jasa, panitia pengadaan dan penyedia barang/jasa selalu ‘jatuh pada kubangan yang sama’. ‘Kubangan yang sama’ artinya bahwa para pihak selalu mengangkangi Keppres No. 80 Tahun 2003 apabila peraturan tersebut tidak mampu mengakomodasi kepentingannya.

Apabila ada kesalahan dalam PBJ yang mencuat ke publik maka pengguna barang/jasa atau aparat yang terkait selalu menyatakan bahwa PBJ sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pernyataan tersebut tanpa kemampuan untuk menunjukkan secara rinci ketentuan mana yang dijadikan dasar hukum dalam melakukan PBJ. Sehingga hipotesis yang dapat dikemukakan adalah pertama, apakah pengguna barang/jasa atau panitia pengadaan tidak mampu menguasai prosedur lelang seperti diatur pada Keppres No. 80 Tahun 2003. kedua, pengguna barang/jasa atau panitia pengadaan mampu menguasai prosedur tetapi karena berbenturan dengan kepentingannya maka prosedur dalam Keppres No. 80 Tahun 2003 tidak ditaati.

Dua hipotesis tersebut harus diuji atau diterapkan dalam praktek PBJ yang dilakukan oleh pengguna barang/jasa. Dari hasil kajian bahwa dua hipotesis pada dasar faktual sangat berimpitan. Artinya, bahwa antara tidak mampu menguasai prosedur lelang dan kemampuan untuk menyimpangi prosedur berakibat pada hasil yang sama yaitu PBJ selalu terjadi KKN. Sehingga praktek KKN menjadi sebuah patologi tanpa kemauan untuk ‘mengobati’ penyakit yang sudah menjangkiti para pihak yang terlibat dalam PBJ.

Pengujian terhadap hipotesis diatas akan dilakukan dengan melihat praktek PBJ yang menarik perhatian publik. Dengan mengacu pada praktek PBJ maka akan dihasilkan penilaian yang obyektif terhadap situasi faktual PBJ yang ada. Ketidakmampuan dan ketidakmauan untuk memahami atau melaksanakan peraturan akan dilakukan dengan melihat praktek PBJ. Keterkaitan dalam bentuk ketergantungan para pihak dalam PBJ baik pengguna barang/jasa, panitia pengadaan dan penyedia barang/jasa (rekanan) atau tritunggal benefactor menghasilkan kondisi yang saling menguntungkan.

            Usaha dalam pemberantasan KKN masih kurang efektif dikarenakan : belum adanya teladan dan komitmen pemimpin; belum adanya strategi komprehensif dan sistematis; masih adanya kelemahan aparat pemerintah/swasta; peraturan perundang-udangan kurang memadahi dan lemahnya penegakan hukum; partisipasi peran serta masyarakat masih kurang; dan kurangnya integritas moral.

            Sebenarnya pengaturan di bidang pengadaan sudah 95% bagus sehingga hanya memerlukan masukan 5% untuk menyempurnakannya. Hanya upaya penegakan hukum masih perlu ditekankan, karena ada indikasi kecenderungan bahwa para pelaku pengadaan sebenarnya telah memahami peraturan pengadaan, namun pemahaman tersebut disalah gunakan untuk mencari celah-celah mana yang bisa untuk melakukan praktek KKN. Sebagai contoh telah diatur jelas bagaimana cara mengumumkan pelelangan dengan maksud untuk transparansi namun sedemikian rupa dibuat memenuhi aturan namun tidak mencapai sasaran untuk meningkatkan daya saing

Berikut ini kita kutip pesan Ir. H. Agus G. Kartasaamita, MSc, MT. Badan Pimpinan Gapensi. Tentang bagaimana pengusaha bersikap dalam kewirausahaan yang bertanggung jawab : 1. Tumbuhkan rasa tanggung jawab kepada masa depan bangsa dan negara. 2. Tumbuhkan rasa kewirausahaan yang bertanggung jawab, yaitu kemampuan untuk melakukan yang baik dan melakukan dengan baik secara bersamaan. 3. Mengubah cara pandang bahwa uang adalah segalanya. Uang harus dipandang hanya sebagai satu cara untuk mempertahan transaksi yang lebih besar dan membangun usahanya dengan lebih menyenangkan dan dengan cara yang baik. 4. Mengubah cara pandang bahwa syarat kesuksesan adalah kuat, egois dan siap melakukan apapun untuk mengalahkan orang lain. Sikap wirausaha adalah berpandangan baik dan jujur, membangun relasi yang lebih baik dengan cara selalu mengedepankan profesionalisme.

            Dan point ke-5. Mengubah cara pandang menghalalkan segala cara dengan berfilosofi bisnis; jika bisa lolos, lakukan saja dan jika semua orang melakukannya kita pun bisa melakukannya. Pengusaha harus menyadari bahwa usahanya hanya dapat berkembang dan maju jika lingkungan masyarakat, bangsa dan Negara juga maju dalam iklim usaha yang kondusif. 6. Mengubah cara pandang bahwa hanya ada satu cara untuk sukses, yaitu menang disatu sisi dan kalah disisi lain. Cara pandang seperti ini hasil akhirnya adalah nol (zero – sum game). Tujuan wirausaha adalah harus mencari cara agar kedua belah pihak menang (win win solution). 7. Mengubah cara pandang sempit bahwa makin besar resiko makin besar keuntungan. Hubungan teoritis antara resiko yaitu konsep yang bersifat relativ dan keuntungan adalah bersifat koinsidental dan dalam situasi tertentu. Pada keadaan dimana-mana faktor lain bernilai setara, resiko riil dimodifikasikan oleh pengetahuan, pengalaman, kerja keras, hasrat yang besar dan keadaan yang tak terduga, sehingga tidak selalu besar resiko berbanding lurus dengan besar keuntungan.***

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s